KangBoed mengembalikan jati diri bangsa | Iman | Cinta | Kasih Sayang | Persahabatan

Tim Independen KPK-POLRI Tim Pencari Fakta Hukum

Tim Independen KPK-POLRI Tim Pencari Fakta Hukum.. akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Independen KPK-POLRI Tim Pencari Fakta Hukum.. setelah semakin lama bola semakin panas..

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons dinamika yang berkembang di masyarakat terkait kasus yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dengan membentuk tim independen. Pembentukan tim ini diumumkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Istana Negara, Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, tim ini diketuai oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution dan Wakil Ketua mantan anggota Komnas HAM Irjen (Purn) Koesparmono Irsan, Sekretaris Tim yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana dan beranggotakan lima orang. Kelima orang anggota Tim Independen itu adalah Amir Syamsuddin (praktisi hukum), Todung Mulya Lubis (praktisi hukum), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Hikmahanto Juwana (Guru Besar FHUI), dan Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Apa saja tugas tim ini? Dalam kesempatan itu, Adnan mengungkapkan, tim akan memverifikasi semua fakta hukum yang terjadi mulai dari awal kasus hingga penahanan Bibit-Chandra yang menuai kontroversi luas di masyarakat. Tim diberikan kebebasan dan independensi untuk mencari fakta dan klarifikasi. Untuk itu, dikatakan Adnan, tim akan memeriksa semua dokumen pemeriksaan Bibit-Chandra baik yang ada di kepolisian, Kejaksaan Agung, termasuk rekaman percakapan yang dimiliki KPK.

Selain itu, tim juga akan menampung semua unek-unek masyarakat terkait kasus ini. Misalnya, menurut Adnan, ada perasaan yang memilukan karena keluarga tidak bisa menjenguk. Pihak pengacara juga hanya dibatasi bertemu dua kali dalam seminggu. "Nantinya tim akan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Ini tugas berat. Percayalah kami akan bekerja keras. Ini untuk kepentingan kita semua. Bukan kepentingan Presiden, juga bukan kepentingan Pak Bibit dan Pak Chandra, tapi kepentingan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara," jelas Adnan.

Tim ini merupakan respons cepat Presiden menanggapi kontroversi di masyarakat menyangkut penahanan Bibit-Chandra. Semalam, Presiden mengundang sejumlah tokoh untuk mendengar masukan dari mereka dalam kasus ini. Hadir dalam pertemuan semalam adalah Anies Baswedan, Hikmahanto Juwana, Komaruddin Hidayat, dan Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional lndonesia Teten Masduki. Pembentukan tim merupakan salah satu rekomendasi yang diusulkan.

Teten yang dihubungi secara terpisah membenarkan hal tersebut. "Saya memang menolak untuk masuk," kata Teten. Kenapa? "Ya, banyak kerjaan lah. Biar saya di luar saja. Saya kira kawan-kawan di dalam sudah cukup," jawabnya diplomatis. Selanjutnya, Teten pun membagikan hasil pertemuannya dengan sejumlah LSM terkait dengan kasus itu. Menurut Teten, usul yang dilahirkan dalam pertemuan itu adalah agar tim independen diberikan mandat berupa "Melakukan pengujian penggunaan kewenangan dari Kejaksaan Agung, Polri dan KPK sehubungan dengan kasus dugaan korupsi Bank Century, PT Masaro, dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan itu".

Adapun usulan metode pengumpulan fakta, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi terdiri atas empat hal, yakni:

1. Meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan
2. Mengakses dan memeriksa dokumen
3. Melakukan analisis dan rekomendasi
4. Melaporkan kepada Presiden dan publik

Sementara itu, berkaitan dengan keanggotaan TPF, direkomendasikan anggota yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Adapun nama-nama yang disebutkan dalam rekomendasi ini adalah Syafei Maarif, MM Billah, Anies Baswedan, Zumrotin, Teten Masduki, Asmara Nababan, Kamala Chandrakirana, Nursyahbani, Bambang Widodo Umar, Danang Widoyoko, Alfon S Lemau, Saldi Isra, Smita Notosusanto, dan Hendardi

Menurut Hikmahanto, tim ini memverifikasi apakah polisi tidak menjalankan tugas dan proses hukum dengan baik dalam penanganan kasus Bibit dan Chandra ini. "Apakah proses hukum yang dilakukan Polri sudah sesuai fakta, apakah pasal-pasal yang digunakan sudah tepat. Intinya, tim ini mencari fakta dan bukti-bukti," katanya.  Hasil tim ini akan diserahkan kepada Presiden.

Tim ini, kata Hikmahanto, tidak melihat salah atau benar, tetapi apakah bukti sudah kuat, sehingga bisa masuk ke proses berikutnya. "Nanti bisa saja polisi berpikir ulang sehingga tak perlu diteruskan. Memang itulah yang ada, berdasarkan fakta dan bukti," katanya.

Hikmahanto mengungkapkan, Presiden juga menyampaikan kepada delapan anggota tim ini bahwa dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah jangan buru-buru ditahan sebab itu akan berakibat buruk. "Namun Presiden sendiri juga tak bisa ikut campur karena soal penahanan adalah urusan Polri. Yang pasti, penangguhan penahanan bisa diajukan oleh pengacara," lanjutnya.

Guru Besar Hukum UI ini menilai, betapa luar biasanya reaksi publik karena ini gambaran rakyat berhadapan dengan kekuasaan. "Ada orang yang dizolimi, biasanya dibela rakyat," katanya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengingatkan, kasus Bibit dan Chandra yang mendapat reaksi keras dari masyarakat, hendaknya tidak menghilangkan kepercayaan publik pada Polri. "Yang harus dilakukan adalah melokalisir permasalahan. Kasus ini hendaknya tidak sampai melebar kemana-mana," kata Guru Besar Hukum UI itu. Soal "cicak dan buaya, dan kapan buaya ditahan," Hikmahanto mengatakan bahwa itu urusan Presiden, dan bukan urusan tim.

~~~888~~~

Mudah mudahan dengan dibentuknya Tim Independen KPK-POLRI Tim Pencari Fakta Hukum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat meredam segala gejolak yang terjadi saat ini.. harapan kami sebagai rakyat kecil agar Tim Independen KPK-POLRI Tim Pencari Fakta Hukum dapat bekerja sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran sehingga dapat menyelesaikan segala macam keributan yang terjadi akhir akhir ini.. karena kami Ingin mewujudkan Indonesia yang Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo.. Mengembalikan Jati Diri Bangsa Yang berbudi Pekerti luhur..

RAIHLAH “JATI DIRI MANUSIA”.. untuk

MENGEMBALIKAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA

Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang ‘tuk Sahabat Sahabatkuku terchayaaaaaaaank I Love U fuuulllllllllllllllllll

Perseteruan KPK-Polri adalah Kesempatan Reformasi Total Kepolisian , Facebookers Pendukung KPK Demo Tanggal 8 November 2009 , Facebookers gabung segera dukung Bibit dan Chandra di Facebook ,Aksi Mahasiswa dukung KPK Demo Kepolisian di banyak kota di Indonesia , HMI dan BEM seluruh Indonesia mendukung KPK , Jangan Remehkan Dukungan Rakyat